Sri Mulyani: Kalau Mau Kaya, ya Keluar dari Birokrat

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mereformasi birokrasinya. Menurutnya reformasi birokrasi membutuhkan keberanian.

Ia pun menegaskan reformasi birokrasi di bidang perpajakan dan kepabeanan akan terus berlanjut. Sri Mulyani mengingatkan birokrasi bukanlah sebuah ladang untuk mencari kekayaan pribadi.

"Kalau mau kaya, ya keluar saja dari birokrasi," kata Sri Mulyani di depan para investor asing pada acara Indonesia Summit, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (25/3/2010) malam.

Reformasi birokrasi itu, kata Sri Mulyani, bertujuan untuk membangun birokrasi menjadi rasional. Yaitu dengan memberikan insentif bagi pegawai yang berprestasi dan punishment (hukuman) bagi pegawai yang melanggar.

Sehingga, kata dia, dalam reformasi birokrasi perlu pengembangan teknologi dan memperbaiki tingkat pendapatan aparat. Selain itu, harus ada standar hidup yang layak bagi pegawai, agar menekan praktek maupun niatan korupsi.

Mengenai korupsi, menurut Sri Mulyani, budaya Indonesia sangat unik. Ia mencontohkan terkait adanya indikasi korupsi di sebuah lembaga, dalam kenyataannya di lapangan selalu saja ada pameo untuk tidak melaporkan karena menghormati si pelaku terkait posisi status. Hal ini juga ada semacam kekhawatiran jika melaporkan kasus korupsi, maka orang yang dilaporkan akan melapor balik perbuatan buruk si pelapor.

"Saya tidak peduli latar belakang pegawai saya, kalau salah ya harus diberi sanksi," tegasnya.

Di depan investor asing, Sri Mulyani mengakui kalau institusi Ditjen Pajak yang ia komandoi merupakan lahan 'basah'. Sehingga, sumber daya manusia sangat penting untuk diperbaiki.

Ia juga mencontohkan beberapa kasus yang terkait penyimpangan anak buahnya di lapangan, misalnya yang terjadi di Bea dan Cukai Tanjung Priok yang telah diungkap oleh KPK. Bahkan godaan-godaan terhadap stafnya pun terjadi dalam pengawasan Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta terkait upaya penyelundupan narkoba.

"Birokrasi selalu dicoba setiap hari. Ini menjadi tantangan penting. Organisasi yang sehat seperti tubuh yang sehat. Ini yang coba saya lakukan dalam institusi saya," katanya.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir penerimaan pajak meningkat pesat. Hal ini terkait dengan reformasi birokrasi di tubuh Ditjen Pajak. Langkah tersebut harus terus ditingkatkan dan pihaknya harus terus bekerja keras untuk memperbaikinya.

"Contohnya soal kasus salah satu pegawai kita di Ditjen Pajak yang sedang ramai saat ini. Ini perlu diberikan perhatian khusus," katanya.

Sri Mulyani juga menegaskan akan terus meningkatkan jumlah wajib pajak hingga 25 juta wajib pajak hingga 3 tahun ke depan dari saat ini yang hanya 16 juta wajib pajak. Pemerintah optimistis jumlah itu akan tercapai sejalan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kita mengincar jumlah yang kita anggap sesuai dengan tingkat perekonomian dan jumlah penduduk, yaitu 20-25 juta wajib pajak, ini diharapkan 2-3 tahun ke depan," katanya.